Sistem Pelayanan

Sub Judul Pertama

Sistem Pelayanan adalah ...

Sub Judul Kedua

Sistem Pelayanan adalah ...

Member Login

BERITA TERBARU :

Program & Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.


Dari pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.


Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan mempunyai jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

 

 

PROGRAM
KEGIATAN
Pendidikan Kedinasan
  1. Pendidikan dan pelatihan teknis.
  2. Pendidikan penjenjangan struktural.
  3. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme (Pengiriman Diklat Transformasi Birokrasi).
  4. Seleksi Peserta Diklat.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah.
  2. Fasilitasi pendidikan pegawai (ijin belajar, pengiriman tugas belajar, pendampingan tugas belajar, dan ijin belajar berbantuan).
  3. Penyelenggaraan dan pengiriman PNS dalam rangka mengikuti diskusi, seminar dan lokakarya.
  4. Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa.
  5. Koordinasi pengendalian penilaian angka kredit (PAK).
  6. Peningkatan kompetensi sekretaris desa .
  7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  1. Seleksi pengadaan calon PNS.
  2. Seleksi penerimaan Praja / Mahasiswa IPDN.
  3. Pelaksanaan ujian dinas.
  4. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan.
  5. Pelaksanaan kenaikan pangkat.
  6. Pelaksanaan ujian penyertaan ijasah/gelar.
  7. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).
  8. Seleksi alih jabatan fungsional.
  9. Pendayagunaan PNS dalam jabatan fungsional umum.
  10. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
  11. Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS
  12. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD
  13. Penataan dan Evaluasi PTTD / Tenaga Honorer.
  14. Mutasi PNS fungsional dan Pengangkatan Kepala Sekolah.
  15. Pengangkatan PNSD dalam jabatan fungsional tertentu.
  16. Seleksi pemindahan PNS ke dalam Daerah Kab. Kulon Progo.
  17. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
  18. Evaluasi Pendayagunaan PNSD dalam jabatan fungsional tertentu.
  19. Evaluasi pendayagunaan PNS dalam jabatan fungsional umum.
  20. Pengangkatan/Pengangkatan kembali PTTD.
  21. Evaluasi Pasca Diklat.
  22. Melaksanakan Penegakan disiplin pegawai.
  23. Melaksanakan Sumpah / Janji dan Pembekalan Pegawai.
  24. Melaksanakan Administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P).
  25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
  26. Melaksanakan ijin perkawinan dan perceraian.
  27. Melaksanakan pemberian macam macam cuti dan bebas tugas.
  28. Pengadaan / rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
  29. Pemberian penghargaan bagi PNSD berprestasi (Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya).
  30. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun.
  31. Pemantauan pemberian Uang Kesejahteraan.
  32. Fasilitasi pemberian Taperum, Asuransi dan Kredit Pegawai.
  33. Pelaksanaan uji kesehatan PNS (sakit) dan CPNS.
  34. Penyesuaian Gaji Pokok PNSD (Impassing).
  35. Pembangunan/pengembangan SIMPEG.
  36. Mengelola DP-3, DUK, buku catatan pegawai, Karis, Karsu dan Karpeg.
  37. Penyusunan Formasi Ankebut pegawai.
  38. Penyusunan Referensi Digital Mutasi Kepegawaian.
  39. Melaksanakan Up Date data PNSD tindak lanjut konversi NIP.
 Peningkatan disiplin aparatur
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 Fasilitasi pindah / purna tugas PNS
  1. Pemulangan Pegawai yang pensiun.
  2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
 Penyusunan draft kebijakan/ ketentuan kepegawaian
  1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah.
  2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karier.
  3. Penyusunan Revisi SK Bupati Nomor 109 Tahun 2004 tentang Pedoman Pegawai Tidak Tetap Daerah.
  4. Penyusunan Alokasi Guru pada Sekolah Swasta.
  5. Penyusunan peraturan Bupati tentang analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
  6. Penyusunan Daftar Prioritas dan Perminatan Pendidikan (DP-4) untuk Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
  7. Penyusunan / revisi Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Ijazah.

 

ARSIP KEGIATAN

POLLING

Bagaimana Menurut Anda Website BKD Kota MALANG


AGENDA